Minggu, 21 Juli 2013
Langganan:
Postingan (Atom)
>>> Popular Posts :
-
Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara / aset negara yang ditandai dengan keluarkannya PP No. 6 /2006 yang merupakan p...
-
Bendahara Pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD yang terdiri ...
-
BAB III PEMBAHASAN Babak Baru Pengelolaan BMN Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculk...
-
( Permendagri 13 Tahun 2006 ) Pasal 1 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pej...
-
Sesuai dengan PMK No. 73 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negar...
-
Sebagai konsekwensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya-upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan nega...
-
A. DASAR HUKUM Barang Daerah disebut Barang Milik Daerah (BMD) pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan...
-
Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas ...
-
DALAM PENGADAAN BARANG / JASA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiat... -
17 Desember 2012, 09:41 WIB Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 027/824/SJ dan Kepala LKPP...
