Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

 ( Permendagri 13 Tahun 2006 )

Pasal 1

 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 13

(1)  Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

(2)  PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.  meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

b.    meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

c.    melakukan verifikasi SPP;

d.    menyiapkan SPM;

e.    melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

f.     melaksanakan akuntansi SKPD; dan

g.    menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3)  PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Written By Ikhsan Firdaus on Wednesday, September 26, 2012 | 9/26/2012

Blogs Aksara